Artikel

Penerapan GRC dan Konglomerasi Keuangan

posted on 19 August 2016, Written by Manager PT. SG finance

Artikel ini ditulis oleh Robertus Maria Bambang Gunawan untuk dipublikasikan di koran Investor Daily Indonesia pada tanggal 28 Juli 2016.

Krisis ekonomi yang melanda Asia Timur mulai tahun 1997 serta pelemahan ekonomi global tahun 2008 yang berlanjut sampai dengan pengujung 2015, di antaranya akibat masalah pada sistem tata kelola perusahaan. Sistem tata kelola perusahaan semestinya dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan menjalankan manajemen risiko, serta penerapan aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku umum.

Pelaksanaan tata kelola, pengelolaan risiko dan pelaksanaan kepatuhan yang tidak terintegrasi dapat menimbulkan koordinasi yang lemah, dan inefisiensi dalam biaya. Sebaliknya, penerapan yang terintegrasi dapat menjadi solusi bagi perusahaan, apalagi tahun 2015-2016 dalam kondisi pelemahan berbagai sektor industri dan komoditas sebagai pendukung perekonomian nasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa total aset 50 konglomerasi keuangan nasional mencapai Rp 5.142 triliun atau 70,5% dari total aset industri jasa keuangan yang ada di Indonesia per Juli 2015 yang mencapai Rp 7.298 triliun. Perkembangan globalisasi ekonomi, teknologi informasi dan inovasi produk serta aktivitas lembaga jasa keuangan telah menciptakan sistem keuangan yang kompleks, dinamis dan saling terkait antarsektor jasa keuangan, baik dalam produk dan kelembagaan maupun kepemilikan. Kondisi itu menyebabkan meningkataya eksposur risiko jasa keuangan nasional.

Apa Itu GRC?
Tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan (governance, risk management, and compliance/ GRC) adalah ketentuan induk yang menaungi pendekatan organisasi melintasi ketiga bidang ini. Dengan keterkaitan yang erat, kegiatan tata kelola, pengelolaan risiko dan kepatuhan semakin terintegrasi dan selaras sampai batas tertentu untuk menghindari konflik, tumpang tindih yang berlebihan dan kesenjangan. Ditafsirkan secara berbeda di berbagai organisasi, GRC biasanya mencakup kegiatan seperti tata kelola perusahaan, manajemen risiko perusahaan (ERM), dan kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Tata kelola menggambarkan pendekatan manajemen secara keseluruhan yang mendasari eksekutif senior mengarahkan dan mengendalikan seluruh organisasi, menggunakan kombinasi antara informasi manajemen dan struktur pengendalian manajemen hirarkis. Dalam implementasinya memastikan bahwa informasi manajemen yang penting mencapai tim eksekutif dengan cukup lengkap, akurat dan tepat waktu. Dengan demikian, memungkinkan pengambilan keputusan manajemen yang tepat, dan memberikan mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa strategi, arah dan instruksi dari manajemen yang dilakukan secara sistematis dan efektif.

Manajemen risiko adalah serangkaian proses yang menjadi jalan bagi manajemen untuk mengiden-tifikasi, menganalisis dan bila perlu merespons dengan tepat terhadap risiko yang mungkin memengaruhi realisasi tujuan bisnis organisasi. Respons terhadap risiko biasanya tergantung pada dorongan yang mereka rasakan, dan melibatkan aspek mengendalikan, menghindari, menerima atau mentransfer mereka kepada pihak ketiga. Sedangkan organisasi secara rutin mengelola berbagai risiko dengan jangkauan (misalnya risiko teknologi, risiko keuangan/komersial, informasi risiko keamanan dll.), risiko hukum eksternal dan risiko kepatuhan terhadap peraturan perundangan merupakan permasalahan kunci di GRC.

Kepatuhan berarti persetujuan penegasan dengan persyaratan yang dinyatakan. Di tingkat organisasi, kepatuhan tercapai melalui proses manajemen yang mengidentifikasi persyaratan yang berlaku (didefinisikan sebagai contoh dalam undang-undang, peraturan, kontrak, strategi dan kebijakan), menilai kepatuhan, menilai risiko dan biaya potensial ketidakpatuhan terhadap biaya-biaya yang terproyeksikan untuk mencapai kepatuhan. Dan selanjutnya memprioritaskan, mendanai dan memulai suatu tindakan korektif yang dianggap perlu.

Dalam momentum penerapan manajemen risiko terintegrasi dan tata kelola terintegrasi, pelaksanaan GRC sudah merupakan solusi dan kebutuhan mendesak konglomerasi industri keuangan nasional, dalam mencapai compliance atas aturan OJK Sebagian besar induk perusahaan ini adalah bank dengan anak perusahaan yaitu bank, sekuritas, multifinance, dan asuransi.

Dalam kondisi ekonomi nasional, regional maupun secara global saat ini, faktor efisiensi dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi sangat dibutuhkan.

Pemberlakuan MEA perbankan 2020 membuka peluang bagi grup konglomerasi keuangan nasional seperti Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI untuk membuka network. Asean telah merumuskan Asean Banking Integration Framework (ABIF) sebagai landasan multilateral liberisasi sektor perbankan pada tahun 2020. Dalam ketentuan ABIF, masing-masing bank di Asean akan mendapatkan predikat Qualified Asean Bank dengan status QAB. Dengan predikat tersebut, bank bisa melakukan ekspansi ke negara-negara anggota Asean. Dalam ren-tang 2015-2016 ini masih dikuasai konglomerasi keuangan DBS Group Holding, OCBC Limited, UOB limited dari Singapura, Maybank, CIMB Group dari Malaysia, serta Siam Commercial Bank Limited, dan Bangkok Bank Public Company dari Thailand.

Pasal 5 UU OJK menyebutkan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dalam tindak lanjutnya, OJK telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 17/ POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Kemudian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Kedua peraturan itu dirilis dalam rangka mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.

Kewajiban penyampaian laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi itu berlaku Juni 2015, untuk Entitas Utama yang merupakan Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4; dan Desember 2015 untuk Entitas Utama berupa bank selain Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 dan bukan bank.

Konglomerasi Keuangan yang dimaksud adalah lembaga jasa keuangan jenis berupa bank, perusahaan asuransi dan reasuransi, perusahaan efek, perusahaan pembiayaan.

Lalu, OJK dalam menetapkan kewajiban modal minimum terintegrasi bagi konglomerasi keuangan tertuang dalam POJK nomor 26/ POJK03/2015 yang mensyaratkan modal minimum paling rendah 100% dari Total Modal Minimum.

Langkah integrasi pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan integrasi manajemen risiko menuju pelaksanaan kepatuhan (compliance), serta rencana pembentukan holding BUMN perbankan, diharapkan dapat menjadi daya saing menuju industri perbankan dan konglomerasi keuangan nasional yang memiliki daya saing untuk berkompetisi di Indonesia maupun regional Asean dalam rangka MEA sektor perbankan.

Meningkatkan kesehatan industri keuangan dan kompetisi konglomerasi industri kuangan perlu disusun ars\teV.\ur governance, risk, compliance (GRC) yang terintegrasi bagi industri jasa keuangan nasional ke dalam suatu framework (kerangka kerja) yang kompre-hensif. Langkah demikian untuk mencapai efisiensi pekerjaan dan biaya untuk menghindari duplikasi proses assurance yang dilakukan dalam tata kelola, manajemen risiko, audit internal, kepatuhan, pengendalian dan komite audit yang mampu memitigasi risiko, baik risiko internal maupun eksternal hingga tingkat minimal. Hal itu untuk mendorong terciptanya konglomerasi industri keuangan yang sehat dan stabil sehingga memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat (konsumen) dan seluruh pemangku kepentingan.

Peran OJK sangat penting dalam melakukan komunikasi dan koordinasi yang efektif kepada pelaku industri mengenai manfaat dari penerapan GRC akan memberikan sumbangan signifikan bagi upaya mewujudkan konglomerasi industri keuangan yang sehat berkinerja baik. Hal itu mewujud dalam rasio permodalan, likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, serta mampu berdaya saing di tingkat nasional dan regional Asean.

 

PasPhoto-Bpk.RBG_01

Robertus Maria Bambang Gunawan

Komisaris Utama PT Sarana Global Finance Indonesia,
Dosen 
Program Executive Education UPH,
Alumni Doktor Ilmu Manajemen Universitas Airlangga Surabaya.

More Stories:

Share This

Sebarkan artikel ini dengan komunitas anda!